Menggugat “Nubuat-nubuat” Prabowo Antara Retorika Oposisi dan Realita Kekuasaan

Nubuat” Prabowo terbukti? Dulu kritik bocor & rupiah ambruk, kini saat berkuasa malah makin ugal-ugalan!

Esensi Nubuat dan Privilese Masa Lalu

Secara historis, nubuat adalah sebuah pernyataan, visi, atau perkataan mengenai masa depan yang belum terjadi. Pada era nabi-nabi dan tokoh-tokoh spiritual masa lalu, nubuat digunakan untuk memperlihatkan kuasa Ilahi yang mereka miliki. Ia dipandang sebagai sebuah privilese, kharisma, karomah, atau talenta khusus. Karena jumlahnya yang sangat langka, masyarakat melabelinya sebagai anugerah langsung dari Yang Maha Kuasa.

Pembuktian sebuah nubuat pun tidak instan; ia memerlukan waktu yang sangat lama, panjang, bahkan bisa memakan waktu berabad-abad. Sebelum adanya budaya literasi, teknik tulisan, apalagi mesin cetak modern, nubuat-nubuat ini direkam dan disebarkan melalui tradisi lisan—tuturan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam proses penyebaran yang panjang itu, tentu ada kemungkinan detail yang selip, hilang, atau justru sengaja ditambahkan di sana-sini. Namun, esensi dari pesan masa depan tersebut biasanya tetap dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat.

Melihat dinamika politik Indonesia hari ini, kita patut bertanya dengan nada satire: jangan-jangan Presiden Prabowo Subianto memang seorang “nabi” politik? Mengapa demikian? Karena jika kita menengok ke belakang, banyak sekali “nubuat” yang pernah ia lontarkan saat masih menjadi oposisi kini justru terbukti dan terjadi di depan mata kita sendiri. Tanda-tandanya sudah sangat terang benderang.

1. Indonesia Bubar Tahun 2030: Menjadi Kenyataan di Tangan Sendiri?

Kita tentu masih ingat ketika Prabowo melontarkan prediksi kontroversial bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Kala itu, publik membacanya sebagai sebuah propaganda politik untuk menjatuhkan lawan dan memberikan ancaman psikologis kepada pemilih. Konteksnya saat itu adalah Pilpres melawan Joko Widodo; sebuah narasi agar masyarakat tidak memilih rivalnya.

Namun, jika kita melihat apa yang terjadi hari ini ketika ia akhirnya menduduki kursi kepresidenan, kebijakan dan kondisi negara rupa-rupanya justru mengarah pada pembenaran “nubuat” tersebut. Perselisihan sosial-politik tidak pernah usai, dan isu intoleransi dibiarkan mengambang tanpa penyelesaian yang konkret. Di sisi lain, penegakan hukum semakin kacau—di mana kita sering melihat fenomena ironis seperti pihak kepolisian yang justru menersangkakan korban.

Kondisi ekonomi pun setali tiga uang. Alih-alih memperbaiki keadaan di lapangan, pemerintah justru sibuk membangun narasi dan klaim keberhasilan mereka sendiri, yang sangat kontras dengan realita di masyarakat. Kebijakan dipaksakan berdasarkan gagasan sepihak penguasa tanpa mau tahu kesulitan apa yang sedang mencekik rakyat kecil.

2. Retorika Efisiensi di Tengah Ugal-ugalan Anggaran

Saat berkampanye, narasi efisiensi selalu diagungkan. Namun realitanya, presiden dan lingkaran elitnya justru terlihat ugal-ugalan dalam menggunakan anggaran negara yang kian cekak. Berbagai komoditas proyek tercium janggal: mulai dari pengadaan kaos kaki yang menyentuh harga seratus ribu rupiah per pasang, hingga sepatu seharga Rp170.000,00 yang dibanderol menjadi tujuh ratus ribu rupiah dalam anggaran.

Belum lagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi stunting, justru berujung pada tong sampah di beberapa tempat karena manajemen penyediaan yang ngawur dan tidak matang. Pemborosan ini diperparah dengan durasi perjalanan luar negeri presiden yang memakan total hingga 30% dari masa kerjanya, lengkap dengan fasilitas menginap di hotel bertarif ratusan juta rupiah per malam.

Ketika nilai tukar rupiah terpuruk hingga berada di atas tujuh belas ribu rupiah per satu dolar AS, respons yang keluar dari istana justru sangat melukai hati: “Kan orang desa tidak memakai dolar.” Ini adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman mendalam terhadap esensi makroekonomi, sekaligus ketidakpedulian terhadap perasaan masyarakat bawah yang daya belinya sedang tercekik akibat efek domino pelemahan kurs tersebut.

3. “Bocor-bocor” yang Kian Vulgar

“Bocor! Bocor!” adalah jargon ikonik Prabowo di masa lalu untuk merespons maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Publik yang percaya, sempat berharap ia akan menjadi jenderal tegas yang menyumbat semua kebocoran anggaran itu. Namun, setelah ia berkuasa, alih-alih ada perbaikan, situasinya justru terkesan jauh lebih parah dan masif.

BUMN, yang banyak di antaranya tidak pernah melaporkan laba sehat, kini justru diisi oleh kolega-kolega politiknya sebagai pejabat teras. Profesionalisme dan kapasitas mereka jelas sangat meragukan. Kritik keras yang dulu ia lemparkan kini menguap; perbaikan yang dijanjikan sama sekali tidak ada, malah praktik “bagi-bagi kue” kekuasaan ini berjalan secara lebih vulgar dan ugal-ugalan. Kabinet membengkak dengan dibentuknya berbagai lembaga dan badan baru yang belum terlihat kerjanya, tetapi sudah pasti menyedot anggaran negara yang inefisien demi membiayai gaji dan belanja birokrasi.

4. Teka-Teki “Pola Pikir Mayor”

Ada satu momen menarik di masa lalu ketika Prabowo merespons keinginan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk bersanding dengannya sebagai cawapres. Kala itu, tersirat sindiran mengenai pangkat AHY yang mundur dari militer saat masih menjadi Mayor. Logika Akmil mengajarkan bahwa seorang prajurit harus berpikir untuk menjadi jenderal dan memiliki pola pikir jenderal, bukan perwira menengah masih pertama (pamen).

Kini, AHY ditarik masuk ke kabinet sebagai Menko. Pertanyaannya: apakah sekarang pemikiran level “Mayor” dan “Jenderal” itu sudah dianggap sama oleh Prabowo? Sebagai atasan tertinggi, tentu hanya presiden yang bisa menilai, meskipun masyarakat belum melihat adanya gebrakan lumayan yang berdampak langsung bagi publik dari kementerian terkait.

Ironisnya, pola pikir ini menjadi ambigu ketika kita melihat posisi Mayor Teddy. Tangan kanan presiden yang kini telah dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Kolonel ini, seolah bertindak sebagai “pejabat dari segala pejabat”. Konon, semua arus informasi dan tamu negara harus melewati pintu sang mantan mayor ini terlebih dahulu. Publik pun hanya bisa tersenyum getir sambil bertanya: lalu apa bedanya kapasitas “Mayor” yang ini dengan “Mayor” yang dulu disindir?

5. Rupiah Melemah: Sengkarut Salah Kelola

Ketika masih menjadi oposan yang mengejar kursi kepresidenan, Prabowo berulang kali mengkritik bahwa pelemahan rupiah adalah akibat dari salah kelola pemerintah. Hari ini, di bawah kepemimpinannya, rupiah justru mencatat rekor terendah yang jauh lebih parah.

Pemerintah memang memiliki seribu satu dalih, mulai dari ketegangan geopolitik global seperti konflik Iran-AS hingga situasi di Israel. Namun, mengapa dampak ekonomi Indonesia justru terasa menjadi salah satu yang paling rapuh? Lagi-lagi, “nubuat” Prabowo di masa lalu terbukti: ekonomi ini memang sedang mengalami salah kelola.

Tragisnya, pemicu krisis eksternal di Timur Tengah tidak diantisipasi dengan komunikasi publik yang bijak. Ucapan bahwa orang desa tidak menggunakan dolar sekali lagi menegaskan adanya mismanagement yang nyata, tidak hanya dalam pengelolaan instrumen ekonomi, tetapi juga dalam tata kelola komunikasi publik dari seorang kepala negara. Pada akhirnya, “nubuat-nubuat” masa lalu itu terbukti bukan karena ia seorang visioner, melainkan karena ia mengulangi dan memperdalam kesalahan yang dulu sangat lantang ia kritisi.

Salam JMJ

Susy Haryawan