Negara Pancasila itu Masih Ada?
Menteri Haji dan Umroh untuk NKRI?
Bulan September dulu sering keluar isu komunis, PKI, kini semua senyap. Entah alasannya apa, apakah karena pengusung isu itu takut atau sudah kenyang dengan kue? Keduanya sangat mungkin. Oktober, khususnya hari pertama bulan itu, dikenang sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Konon, oleh penguasa masa lalu, narasi yang dibangun adalah Pancasila menang melawan ideologi komunis. Masih bisa diperdebatkan dengan panjang kali lebar.
Negeri Pancasila
Salah satu yang paling mendasar dan hakiki NKRI itu melingkupi berbagai agama, bukan semata satu agama saja. Agama mayoritas memperoleh privilege lebih itu wajar, namun bukan menjadi “penguasa” bagi yang minoritas. Lihat saja bagaimana dari Menteri Agama, Kepala Kantor Wilayah Agama, hingga Kepala Kantor Kabupaten-Kota itu pasti Islam. Terutama Menteri Agama. Kalau kepala kantor baik wilayah atau daerah sangat mungkin ada yang nonis. Kurang tahu persis. Yang lainnya minggir.
Sama dengan militer atau tentara, dulu, zaman Orde Baru, saat angkatan darat adalah superior karena presidennya angkatan darat, dengan reformasi itu diubah, zaman SBY urut kacang, AD, AL, AU dan balik seperti itu. Lain zaman Jokowi, sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan pucuk angkatan yang bisa menjadi Panglima TNI. Nah, jika Kemenag ini bisa seperti militer, apakah ada yang akan ngambeg??
Sering terdengar ungkapan, agama itu urusan personal bahkan privat, tidak perlu negara ikutan hadir. Toh Prabowo malah menambah lebih personal lagi Menteri Urusan Haji. Ini Menteri jelas tidak akan mungkin dipegang orang Nonis. Bisa berabe jika benar terjadi. Apa yang dipilih presiden ini memperlihatkan,
Pertama, sensitivitas presiden mengenai hidup bersama sebagai bangsa dengan aneka ragam agama dan kepercayaan sangat lemah. Padahal aksi intoleransi sangat marak. Toh ia diam saja selama ini, pun menterinya.
Kedua, pemahaman publik yang menyatakan, jika agama seharusnya ranah privat, tidak perlu negara “mengurusi” malah dipandang sebelah mata, tidak didengar, nyatanya malah membuat Kementerian yang mengurus satu pihak semata. Padahal mantan Presiden Gus Dur pernah mewacanakan pembubaran kementerian ini.
Ketiga, bicara efisiensi, namun malah inefisien. Menambah kursi Menteri dan wakilnya, membuat kantor, dan rekrutmen pegawai, di seluruh Indonesia. Perlu beaya yang sangat besar. Faktualisasi dalam penggunaan anggaran masih terlalu jauh dari harapan. Apa yang dinyatakan dan dilakukan malah bertolak belakang.
Empat, bernegara yang katanya dasarnya Pancasila, selama ini sudah melenceng jauh, makin tersesat. Mirisnya tidak merasa ada yang keliru. Belum lagi kampanye pihak-pihak tertentu yang memang menghendaki ideologi ultrakanan.
Perlu kesadaran bersama, bahwa ada masalah. Jangan mengatakan harmoni, baik-baik saja, padahal menyimpan bara dalam sekam, menyumpalkan sampah di bawah karpet indah. Bicara damai tanpa keadilan ya omong kosong.
Salam JMJ
susy Haryawan
