Kala Syukur Kehilangan Makna Menggugat Logika MBG

Syukur bukan bungkam! Menggugat logika MBG yang memaksa rakyat bersyukur atas menu bermasalah di bawah bayang intimidasi. Simak ulasan tajam selengkapnya.

Syukur, pada hakikatnya, adalah sebuah getaran batin; ungkapan terima kasih yang mendalam kepada Sang Pencipta atas anugerah yang diterima. Ia adalah buah dari rasa kecukupan dan ketenangan. Namun, akhir-akhir ini, makna luhur tersebut seolah mengalami penyusutan—bahkan distorsi—dalam kehidupan berbangsa kita. Syukur kini dipaksa menjadi sebuah kewajiban administratif, sebuah tameng bagi kebijakan yang bolong-bolong, dan senjata untuk membungkam nalar kritis.

Fenomena ini paling nyata terlihat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebuah program yang sejak awal didengungkan sebagai solusi stunting, namun dalam perjalanannya justru terjebak dalam pusaran pemaksaan standar moral yang ganjil.

Ketika Syukur Menjadi Paksaan

Bagaimana mungkin sebuah bangsa diminta bersyukur atas hidangan yang bermasalah? Syukur seharusnya muncul secara organik ketika seseorang menerima kebaikan. Namun, di lapangan, menu MBG yang kerap kali ditemukan tak layak konsumsi justru harus diterima dengan wajah penuh syukur. Jika ada warga atau siswa yang menayangkan foto atau video makanan dengan kualitas rendah, mereka segera dicap sebagai orang yang “tidak bersyukur” atau “kurang nasionalis.”

Tentu benar bahwa menghabiskan makanan adalah salah satu indikasi syukur atas rezeki. Namun, logika ini tidak boleh dibalik secara serampangan. Jika makanan yang disajikan tidak menggugah selera, tidak memenuhi standar gizi, atau bahkan menunjukkan indikasi kebusukan, maka wajar jika makanan tersebut tidak dihabiskan. Menolak makanan yang tidak layak bukanlah tanda ketidaksyukuran, melainkan bentuk pertahanan diri terhadap ancaman kesehatan. Menggunakan dalil “syukur” untuk memaksa anak-anak menelan makanan basi adalah sebuah bentuk kekejaman yang dibalut narasi religius-moral.

Seruan Moral di Balik Intimidasi

Ironisnya, seruan moral untuk bersyukur ini tidak dibarengi dengan perilaku teladan dari para pemangku kebijakan. Kritik masyarakat di lapangan justru sering kali dijawab dengan pola-pola intimidatif dan persekusi. Tragedi kecil nan pedih terjadi ketika suara kritis orang tua murid mengenai kualitas makanan justru berbuah sanksi bagi anak mereka. Menghukum anak dengan tidak memberikan jatah makan selama seminggu hanya karena orang tuanya melayangkan protes adalah tindakan yang sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila yang sering didengungkan.

Kita harus berani jujur: program ini memang memiliki niat baik. Banyak kesaksian dan pengamatan yang menunjukkan bahwa MBG membantu keluarga-keluarga yang memang kesulitan secara ekonomi. Namun, mengakui bahwa program ini baik tidak berarti kita harus menutup mata terhadap borok yang ada di lapangan. Memviralkan kondisi makanan yang buruk bukanlah upaya untuk merendahkan atau menyerang program pemerintah. Sebaliknya, itu adalah upaya warga negara untuk memastikan bahwa uang rakyat tidak dikorupsi dan benar-benar sampai ke mulut anak-anak dalam kondisi yang layak.

Ada jurang pemisah yang lebar antara elit Badan Gizi Nasional (BGN) dengan realitas di akar rumput. Elit BGN seolah tidak paham karena mereka memang tidak hidup dalam alam yang sama. Bagi mereka, angka-angka di atas kertas adalah segalanya, sementara bagi para guru dan orang tua di pelosok, realitas adalah bau makanan yang tak sedap dan ekspresi murung anak-anak saat kotak makanan dibuka.

Logika Terbalik: Prestasi atau Paksaan?

Ketimpangan nalar semakin nyata ketika kita mendengar perbandingan yang dipaksakan. Prabowo Subianto sempat membandingkan kemampuan MBG memproduksi 82,9 juta porsi dalam waktu kurang dari dua tahun dengan McDonald’s yang “hanya” mampu mencapai 68 juta porsi dalam 55 tahun. Ini adalah perbandingan yang tidak relevan, bahkan cenderung ngawur.

Satu sisi (McD) adalah entitas bisnis yang mengandalkan omset, kualitas rasa, permintaan pasar, dan kepuasan pelanggan secara sukarela. Sementara sisi lainnya (MBG) adalah program negara yang membagikan makanan secara massal dengan dukungan anggaran raksasa dan “dititipkan” lewat instruksi birokrasi yang kaku. Pencapaian angka produksi jutaan porsi bukanlah prestasi luar biasa jika kualitasnya diabaikan dan penerimanya dipaksa menerima di bawah bayang-bayang standar moral yang menakutkan. Prestasi sejati bukanlah pada jumlah porsi, melainkan pada pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak yang memakannya.

Syukur Sebagai Buah Pelayanan, Bukan Intimidasi

Padahal logikanya sederhana saja: jika program ini memang bagus dan dijalankan dengan profesional, masyarakat pasti akan menerimanya dengan suka cita. Syukur akan mengalir deras tanpa perlu diminta melalui spanduk atau ancaman. Tidak akan ada banjir video protes jika pelayanan berjalan sebagaimana mestinya. Munculnya berbagai narasi protes di media sosial adalah indikasi kuat adanya masalah sistemik yang tersumbat dalam saluran komunikasi resmi.

Penyelesaiannya pun mudah: perbaiki keadaan, perbaiki rantai pasok, dan pastikan kualitas bahan makanan terjaga. Jangan hadapi keluhan warga dengan seragam loreng atau wajah-wajah garang yang mengintimidasi. Kehadiran aparat yang terlalu dominan dalam ranah distribusi gizi justru menciptakan iklim ketakutan, bukan iklim kesehatan.

Timbulnya narasi yang tumpang tindih antar elit BGN membuat publik bertanya-tanya: apakah mereka benar-benar profesional dalam melayani kebutuhan gizi anak sekolah? Mengapa harus intimidatif jika memang semua baik adanya? Sederhana saja, tidak akan ada asap tanpa api. Viralitas protes adalah asap dari api masalah yang sedang membara di dapur-dapur produksi MBG.

Kita harus mengembalikan makna syukur pada tempatnya. Syukur adalah tentang menghargai pemberian yang baik, bukan tentang membisu terhadap ketidakadilan dan ketidaklayakan. Memaksa rakyat bersyukur atas kegagalan sistemik adalah bentuk penghinaan terhadap martabat kemanusiaan itu sendiri. Jika negara ingin rakyatnya bersyukur, maka berikanlah pelayanan yang layak disyukuri.

Salam JMJ

Susy Haryawan