Derita THR dan Bayang-bayang Semu Makan Bergizi Gratis (MBG)

THR Belum Cair, Rakyat Gigit Jari. Makan Gratis? Fakta or Janji Pahit?

Pagi itu, suasana tenang di depan rumah pecah oleh deru mesin sepeda motor yang berhenti mendadak. Saya sempat mengira itu adalah pelanggan Elwine yang datang menjemput pesanan. Namun, dugaan saya meleset. Dari boncengan ojek, turunlah seorang nenek dengan wajah yang tampak lelah dan gurat kekecewaan yang tak bisa disembunyikan.

Ia baru saja kembali dari bank, menempuh perjalanan jauh demi satu kepastian: Tunjangan Hari Raya (THR). Sayangnya, saldo di buku tabungannya belum berubah. Angka-angka di sana masih tetap, tidak menunjukkan tanda-tanda “uang segar” telah mendarat. Miris rasanya melihat kenyataan bahwa Lebaran tinggal hitungan hari, namun hak yang sudah dinanti-nanti tak kunjung cair. Bagi banyak orang di lapisan bawah, THR bukan sekadar bonus; itu adalah nyawa untuk menyambung tradisi, membeli baju baru cucu, atau sekadar menyajikan ketupat di meja makan.

Di Mana Kehadiran Negara?

Pertanyaan besar pun muncul: ke mana perginya uang negara yang katanya kaya raya ini? Secara pribadi, saya memang bukan aparatur negara (ASN) yang berhak menerima THR dari kas negara. Namun, sebagai pengamat amatir atas dinamika sosial, sependek ingatan saya, urusan “dana hari raya” ini jarang sekali mengalami keterlambatan yang membuat rakyat kecil harus bolak-balik ke bank dengan tangan hampa.

Pada era pemerintahan terdahulu, dana semacam ini memang sering kali tidak ada polanya. Namun, setelah sekian lama sistem ini berjalan dan sudah dijagakne (diandalkan) oleh masyarakat, keterlambatan di tengah melonjaknya harga bahan pokok adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Negara seolah kehilangan sensitivitasnya terhadap kalender penderitaan rakyat.

Obsesi MBG: Cuan atau Janji Kampanye?

Di tengah macetnya pencairan dana kerakyatan, pemerintah justru terlihat sangat agresif mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini seolah menjadi “anak emas” yang harus jalan secepat mungkin, sebanyak mungkin, dan semasif mungkin. Mengapa demikian?

Jika kita telusuri secara kritis, ada aroma kuat bahwa ini bukan sekadar soal pemenuhan gizi nasional. Apakah ada kepentingan “cuan” di sana? Atau mungkin sekadar balas budi politik pasca-pemilu? Efek samping itu mungkin saja ada. Namun yang pasti, MBG adalah janji kampanye yang paling mudah dipoles menjadi narasi heroik, meski secara fundamental keropos dalam eksekusi.

Alasan-alasan mengenai peningkatan kualitas tenaga kerja atau efek domino ekonomi terasa seperti bumbu penyedap saja. Proyek ini tampak ambisius hanya untuk menggugurkan kewajiban janji politik. Titik. Narasi-narasi bombastis pun mulai bermunculan, mulai dari rencana penyembelihan 19 ribu sapi hingga klaim dari ketua ormas besar yang menyebut bahwa MBG akan membuat penerimanya menjadi “sakti”.

Realita Lapangan yang Berwajah Pucat

Namun, apa yang terjadi di lapangan? Alih-alih menjadi sakti, yang muncul justru berita tentang keracunan massal. Menu-menu yang disajikan di beberapa titik uji coba justru terlihat murahan dan jauh dari standar higienis. Bagaimana mungkin tinggi badan generasi mendatang akan bertambah jika makanan yang diberikan sering kali basi atau berkualitas rendah?

Ada jurang yang lebar antara apa yang dikonstruksikan di media sosial dengan fakta pahit di atas piring plastik rakyat. Pejabat kita seolah lebih lihai dalam “mengarang dan ngibul” ketimbang melakukan manajemen logistik yang benar. Belum lagi kisruh mengenai anggaran. Pos dana pendidikan yang seharusnya menjadi investasi jangka panjang kabarnya mulai dipreteli demi membiayai ambisi MBG ini. Meski banyak pihak mengelak, aroma relokasi anggaran itu tercium tajam.

Pejabat yang Teropongnya Buram

Kesedihan nenek yang saya temui di pagi hari itu adalah bukti nyata kegagalan biokrasi dalam memahami denyut nadi rakyat. Negara sering kali tidak tahu—atau tidak mau tahu—betapa hancurnya suasana hati seseorang ketika harapan kecil di pagi hari berakhir “zonk”.

Pejabat kita hidup di menara gading. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana rasanya menabung berbulan-bulan hanya untuk membeli sepotong baju Lebaran atau menunggu gajian dengan cemas karena saldo sudah mencapai batas minimal. Bagi mereka, kebijakan adalah deretan angka di atas kertas; bagi rakyat, kebijakan adalah urusan perut dan martabat.

Generasi Z atau milenial mungkin tidak paham betapa kerasnya era 80-an, di mana fasilitas serba terbatas. Namun, kita seolah sedang menuju kembali ke “era kegelapan” itu. Bukan karena ketiadaan teknologi, tapi karena salah kelola (mismanagement) yang akut.

Mengapa Kita Mengalami Kemunduran?

Akar masalahnya sederhana namun fatal: salah prioritas. Pemerintah mendahulukan hal-hal yang dianggap populis (seperti MBG yang faktanya belum matang) daripada hal-hal yang mendesak dan substantif. Masyarakat yang sebenarnya sudah mampu makan secara mandiri, kini “dipaksa” menerima makanan yang sering kali tidak layak, sementara urusan daya beli dan stabilitas harga justru terabaikan.

Demokrasi kita masih terjebak dalam tahap coba-coba. Akibatnya, angka korupsi tetap tinggi dan demokratisasi yang keliru justru menjelma menjadi bencana sosial. Pejabat tidak lagi merakyat; mereka hanya “merakyat” lewat lensa kamera. Lahirlah program-program dengan nama unik seperti gentengisasi atau Kopdes yang ujung-ujungnya tidak jelas juntrungannya.

Ketamakan kekuasaan jarang sekali dijadikan bahan refleksi. Yang tersisa hanya “omong gede” di televisi dan media daring. Rakyat dipaksa mendengarkan visi muluk para pemimpin, padahal yang dibutuhkan rakyat adalah kepastian harga beras dan cairnya THR tepat waktu.

Mundur Ora Alon-alon

Meski pemerintahan baru berjalan efektif sekitar setahun lebih sedikit, rasanya kita sedang mengalami kemunduran kolektif hingga lima atau enam tahun ke belakang. Indikator kemajuan bukan dilihat dari seberapa besar anggaran yang digelontorkan untuk proyek baru, melainkan dari seberapa sejahtera dan tenangnya rakyat menghadapi hari raya.

Jika tren ini berlanjut, kita tidak sedang menuju “Indonesia Emas”, melainkan sedang melakukan atret (mundur) panjang dalam sejarah pembangunan bangsa. Nenek yang kecewa di depan rumah saya pagi tadi adalah pengingat kecil bagi penguasa: jangan terlalu sibuk dengan proyek besar jika hak kecil rakyat saja masih tertahan di laci birokrasi.

Salam JMJ

Susy Haryawan