Post-Truth, Hiperrealitas, dan Urgensi Spiritualitas di Tengah Kebisingan Narasi

Narasi elit vs realitas rakyat: Terjebak post-truth, hiperrealitas media. Solusinya?

Kesadaran spiritual dan nalar kritis

Bangsa ini sedang berdiri di persimpangan dilema yang membingungkan. Setiap hari, kita menyaksikan sebuah teater realitas di mana data di lapangan sering kali bertolak belakang dengan narasi yang disuarakan oleh para pemegang otoritas. Melalui media arus utama hingga algoritma media sosial, publik disuguhi kontras yang tajam antara laporan warga dengan pernyataan resmi negara. Fenomena ini bukan sekadar masalah komunikasi publik yang buruk, melainkan indikasi bahwa kita sedang terperangkap dalam jaring post-truth dan hiperrealitas.

Kontradiksi di Atas Piring Makan

Ambil contoh yang paling hangat: program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat mempertanyakan mengapa program yang diniatkan membantu rakyat justru terus dikritik di dalam negeri, padahal dipuji di Eropa. Begitu pula pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai target penyembelihan 19.000 ekor sapi per hari. Secara retoris, narasi ini terdengar heroik. Namun, di level akar rumput, realitas bicara lain.

Keluhan bermunculan melalui video-video amatir di media sosial. Ada laporan tentang menu yang tidak layak—lele mentah, tahu tempe mentah, hingga tempe busuk yang kemudian dibantah dengan dalih bahwa itu adalah “tempe bacem”. Perbandingan yang dilakukan Prabowo bahwa menu sekarang lebih baik daripada masa beliau menjadi taruna dulu justru terasa anakronistik. Membandingkan standar gizi “zaman batu” dengan tuntutan “zaman digital” adalah sebuah lompatan logika yang mengabaikan hak rakyat atas kualitas hidup yang lebih baik saat ini.

Ketimpangan narasi ini semakin diperparah dengan keterlibatan satuan tugas atau relawan yang kini bertransformasi menjadi aparatur dengan gaji tetap atau status P3K. Mereka membangun opini bahwa kritik terhadap program adalah serangan terhadap niat baik, seraya membandingkan beban kerja mereka dengan profesi lain seperti guru. Di sinilah letak persoalannya: kebenaran bukan lagi dicari melalui validasi lapangan, melainkan melalui repetisi narasi di ruang digital.

Hiperrealitas: Ketika Citra Melampaui Fakta

Jean Baudrillard pernah memperkenalkan konsep hiperrealitas, sebuah kondisi di mana simulasi tentang kenyataan terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, apa yang kita bicarakan di media sosial sering kali bukan lagi refleksi dari realitas yang sesungguhnya. Pembentukan opini publik menjadi komoditas yang murah dan mudah karena bantuan algoritma.

Pihak-pihak berkepentingan menggunakan kekuatan finansial untuk membanjiri lini masa dengan narasi yang diinginkan. Dalam ekosistem ini, platform media sosial tidak peduli pada aspek moralitas atau kebenaran. “Majikan” mereka adalah trafik, viralitas, dan pengiklan. Hoaks, berita setengah benar, hingga clickbait dibiarkan tumbuh subur selama mendatangkan keuntungan finansial. Akibatnya, publik tidak lagi melihat dunia apa adanya, melainkan melihat dunia sebagaimana yang dikonstruksikan oleh para pembuat konten dan pendengung (buzzer).

Labirin Post-Truth dan Matinya Nalar Kritis

Kita telah sampai pada era post-truth, sebuah masa di mana fakta objektif kalah pengaruhnya oleh emosi dan keyakinan pribadi. Secara hakiki, manusia cenderung hanya ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar. Informasi yang mendukung keyakinannya akan dipuja, sementara informasi yang berseberangan—meskipun benar secara faktual—akan dinegasikan dan dianggap sebagai serangan atau fitnah.

Kekacauan informasi ini sengaja dipelihara. Rendahnya literasi dan kemampuan numerik masyarakat menjadi celah yang dimanfaatkan untuk memancing emosi. Ada upaya sistematis untuk membuat masyarakat enggan berpikir kritis. Mereka digelontori informasi yang terfragmentasi, separuh benar, dan penuh sentimen. Ciri-ciri alam post-truth di Indonesia sangat nyata:

1. Dominasi Emosi: Publik lebih percaya pada informasi yang sesuai dengan perasaan atau fanatisme mereka terhadap tokoh tertentu.
2. Manipulasi Narasi: Berita bohong atau setengah benar sengaja diproduksi untuk membentuk pendapat baru demi kepentingan politik.
3. Polarisasi Ekstrem: Terciptanya sekat-sekat tajam di masyarakat akibat manipulasi opini yang terus-menerus.

Memberi tahu kebenaran kepada orang yang sedang “jatuh cinta” pada tokoh politik sama sulitnya dengan menyadarkan orang yang sedang kasmaran. Nalar sering kali lumpuh di hadapan puja-puji dan kultus individu.

Spiritualitas sebagai Jangkar Kesadaran

Jika media arus utama sudah mulai terkontrol oleh pemilik modal dan media sosial dipenuhi manipulasi, di mana kita harus mencari pegangan? Jawabannya terletak pada kesadaran, yang hanya bisa dicapai melalui spiritualitas.

Perlu digarisbawahi bahwa hidup berspiritual itu melampaui sekadar beragama. Agama sering kali masih terjebak pada dogma dan ritualitas yang juga rentan dipolitisasi. Spiritualitas adalah tentang “kesadaran murni” di atas sekat-sekat dogmatis. Ia adalah kemampuan untuk melihat melampaui apa yang tampak, melampaui narasi yang bising, dan kembali pada suara hati yang jernih.

Dalam menghadapi era hiperrealitas, spiritualitas berperan sebagai filter. Orang yang memiliki kedalaman spiritual tidak akan mudah terombang-ambing oleh viralitas. Ia akan memiliki ketenangan untuk melakukan beberapa langkah kritis:

1. Verifikasi Silang Membandingkan informasi dari berbagai sudut pandang. Meskipun media arus utama terkadang memiliki agenda, proses redaksional mereka tetap jauh lebih teruji dibandingkan unggahan media sosial yang liar.
2. Membaca Kepentingan (Cui Bono): Selalu bertanya, “Siapa yang diuntungkan dari narasi ini?” Jika sebuah narasi muncul secara masif dan seragam, kita harus jeli melihat siapa di baliknya dan ke mana arah tujuannya.
3. Menilai Konsistensi: Dalam konteks Indonesia, kebohongan biasanya akan terungkap melalui inkonsistensi. Gagasan yang irasional, meski dibungkus dengan dalih kebaikan rakyat, akan terlihat keroposnya jika kita memperhatikan detail pelaksanaannya dalam jangka panjang.

Kembali ke Nalar dan Hati

Kasus Makan Bergizi Gratis hanyalah satu dari sekian banyak contoh di mana narasi elit dan realitas rakyat sering kali tidak bertemu. Media mungkin mencari aman, dan media sosial mungkin didominasi oleh laporan warga yang emosional atau opini BGN yang defensif. Namun, sebagai warga yang sadar, kita harus mampu melihat melampaui bungkus tersebut.

Dilema bangsa ini hanya bisa diurai jika kita berhenti menjadi konsumen informasi yang pasif. Kita butuh keberanian untuk mengakui bahwa “bangsa ini belum pinter-pinter amat” bukan sebagai hinaan, melainkan sebagai cambuk untuk terus belajar dan mengasah nalar kritis. Spiritualitas membawa kita pada kesimpulan bahwa kebenaran universal itu ada, dan ia biasanya tidak berteriak di media sosial, melainkan berbisik dalam kejujuran di lapangan.

Salam Penuh Kasih

Susy Haryawan