Gereja Hadir di Tengah Dunia

Refleksi 60 Tahun Konsili Vatikan II

“Belarasa tidak berhenti pada sekadar bantuan, tetapi menuntut perubahan sistem yang melukai martabat manusia.”

Yanuar Nugroho

Belum lama ini, saya menerima kiriman materi Sarasehan 60 Tahun Konsili Vatikan II dari Mas Andre Sumaryatmo, senior di PBMN. Di antara paparan para narasumber, pemikiran Yanuar Nugroho menarik perhatian saya, khususnya mengenai bagaimana seharusnya Gereja hadir di tengah dunia melalui semangat belarasa.

Bagi Yanuar, belarasa bukanlah sekadar aksi karitatif atau pemberian bantuan. Lebih dalam dari itu, belarasa adalah upaya nyata untuk mengubah sistem yang tidak adil.

Antara Filantropi dan Pencitraan

Refleksi ini terasa sangat kontekstual. Saat ini, bangsa kita sedang berduka akibat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Gelombang bantuan mengalir cepat dan masif. Rakyat bergerak, dan pemerintah pun—meski kerap dikritik lamban—turut turun ke lapangan.

Para elite, baik eksekutif maupun legislatif, hadir secara langsung. Bahwa kehadiran mereka kerap dibarengi kamera, pencitraan, atau pengaturan konten media sosial, mungkin itulah batas kemampuan mereka saat ini. Hal itu tak perlu menjadi debat panjang. Namun, ada satu pertanyaan menggelitik yang muncul dari presentasi Yanuar: Cukupkah hanya dengan bantuan?

Menggugat Akar Masalah

Bantuan berton-ton dan layanan ekspedisi gratis menuju lokasi bencana memang luar biasa. Namun, itu belum cukup jika kita tidak menyentuh akar masalahnya: Sistem yang memicu bencana tersebut.

Ada perbedaan mendasar antara bencana murni seperti tsunami, gempa bumi, atau gunung meletus dengan apa yang terjadi di Sumatera baru-baru ini. Bencana kali ini lebih cenderung menunjukkan tanda-tanda kelalaian manusia, bahkan kerusakan sistemik yang fatal.

Pernyataan pemerintah cenderung normatif, bahkan seringkali tidak logis dan jauh dari realitas lapangan. Bagaimana mungkin sistem akan diubah jika pejabat publiknya saja tidak mau melihat kenyataan secara jernih?

Keserakahan Korporasi dan Mafia Hutan

Kehadiran kayu-kayu gelondongan di tengah terjangan banjir dan longsor adalah bukti nyata. Ini bukan sekadar ulah individu masyarakat, melainkan indikasi kuat perilaku korporasi. Mesin-mesin besar telah bekerja membabat hutan dalam skala superjumbo yang tak mungkin dilakukan tangan kosong.

Masalah utamanya terletak pada tataran regulasi. Ada dugaan kuat mengenai mafia yang berkelindan dengan kekuasaan. Ironisnya, hal ini ditutupi dengan narasi yang tidak masuk akal, yang justru memperkuat kecurigaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ini bukan sekadar bencana alam biasa; ini adalah dampak dari sistem yang rusak.

Salah satu anggota legislatif menyatakan adanya tumpang tindih aturan dalam pengelolaan hutan. Namun, bagaimana mungkin revisi dilakukan jika masalah utamanya saja tidak diakui? Alih-alih membuka tabir kebenaran, pihak berwenang justru seolah menuding masyarakat sebagai penyebabnya.

Keberanian untuk Berubah

Sepanjang para elite masih bersikukuh mengecilkan skala bencana, membela diri secara berlebihan, dan menyalahkan rakyat, maka perubahan sistem tidak akan pernah terjadi. Malah, kondisi ini berpotensi menjadi jauh lebih parah di masa depan.

Gereja, melalui semangat Konsili Vatikan II, dipanggil untuk hadir bukan hanya sebagai pembawa bantuan, melainkan sebagai suara kenabian yang berani menuntut keadilan dan perbaikan sistem demi martabat manusia.

salam JMJ

Susy Haryawan