Kaul Kemiskinan: Sekadar Ikrar atau Jalan Hidup?

Refleksi Belajar dari Fenomena OTT KPK dan Pengunduran Diri Uskup Bogor

Antara ikrar suci dan jeruji besi: Apakah kesederhanaan masih menjadi jalan hidup

atau sekadar topeng jabatan?

Beberapa waktu lalu, publik Indonesia dikejutkan oleh dua peristiwa yang tampak bertolak belakang namun menyimpan satu benang merah yang sama: persoalan integritas dan gaya hidup. Di panggung politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua kepala daerah pada hari yang sama. Bupati Pati, Sudewo, yang dikenal digdaya, serta Walikota Madiun, Maidi—seorang pendidik yang mencapai puncak karier sebagai kepala daerah—harus menghadapi realita pahit di balik jeruji besi. Capaian karier yang luar biasa itu berakhir tragis karena persoalan materi.

Di saat yang hampir bersamaan, Gereja Katolik Indonesia dikejutkan oleh berita dari Vatikan. Mgr. Paskalis Bruno Syukur, Uskup Keuskupan Bogor, mengajukan pengunduran diri dari penunjukannya sebagai Kardinal, dan kemudian mundur dari jabatan Uskup. Keputusan ini memicu polemik luas. Ada yang mendukungnya sebagai bentuk kerendahan hati yang radikal, namun tidak sedikit pula yang memunculkan narasi-narasi miring. Artikel ini tidak bermaksud menghakimi atau masuk ke dalam pro-kontra personal tersebut, melainkan ingin menggunakan momentum ini sebagai cermin untuk merefleksikan kembali nilai “Kaul Kemiskinan” dalam konteks kepemimpinan, baik di dalam Gereja maupun di dalam tata laksana bernegara.

Kaul Kemiskinan: Sebuah Tradisi dan Habitus

Dalam tradisi religius Katolik, kaul kemiskinan bukanlah sekadar formalitas saat pengucapan janji di depan altar. Ia adalah sebuah jalan hidup (way of life). Memilih dan ikrar kaul kemiskinan berarti memilih untuk hidup sederhana, melepaskan hak kepemilikan pribadi demi ketergantungan sepenuhnya pada Penyelenggaraan Ilahi. Ini adalah pilihan radikal untuk menjadi “miskin” di hadapan materi agar kaya di hadapan pengabdian.

Namun, pertanyaan reflektifnya adalah: apakah dalam praktiknya demikian? Seringkali, ada jarak yang lebar antara idealisme kaul dengan realitas keseharian. Fenomena “kemanjaan” sering kali bermula dari umat sendiri. Atas dasar kasih dan penghormatan, umat cenderung memberikan fasilitas terbaik bagi para pastor atau biarawan-biarawati mereka. “Masak hanya makan sayur lodeh atau botok?” pikir umat. Perasaan “tidak tega” ini kemudian mewujud dalam bentuk fasilitas mewah, makanan enak, hingga kendaraan yang melampaui kebutuhan fungsional.

Tanpa sadar, kasih sayang umat yang berlebihan ini bisa menjadi racun yang pelan-pelan mengikis habitus kesederhanaan. Jika tidak memiliki kedalaman spiritual yang kuat, sang religius akan terjebak dalam zona nyaman, menganggap fasilitas mewah sebagai hak, bukan lagi titipan untuk pelayanan.

Jebakan Pasca-Tahbisan dan Rasionalisasi

Masa-masa formatio atau pendidikan di seminari biasanya sangat ketat dalam menjaga nilai kesederhanaan. Calon imam atau biarawan diawasi dengan saksama; mereka belajar hidup dengan uang saku minim dan fasilitas terbatas. Namun, tantangan sesungguhnya muncul justru setelah pengucapan kaul kekal atau tahbisan.

Ketika “pengawasan” formal dari institusi mulai melunak dan sosok tersebut dianggap sudah “matang”, di situlah celah pelanggaran muncul. Seringkali terjadi proses rasionalisasi dalam pikiran. “Saya kan sudah bekerja keras melayani umat, wajar jika saya menikmati fasilitas ini,” atau “Ini kan pemberian umat, bukan saya yang meminta.” Bahkan ada argumen yang lebih halus: “Demi menjaga martabat Gereja, tidak mungkin seorang pemimpin tampil kumuh atau menggunakan kendaraan yang tidak layak.”

Rasionalisasi semacam inilah yang perlahan-lahan mengaburkan esensi kaul kemiskinan. Ketergantungan pada Allah berganti menjadi ketergantungan pada kenyamanan materi.

Pendidikan dan Habitus: Dari Biara ke Birokrasi

Persoalan gaya hidup ini bukan hanya milik kaum religius, tapi juga menjadi penyakit kronis dalam birokrasi dan kepemimpinan politik kita. Jika dalam Gereja ada kaul kemiskinan, dalam bernegara seharusnya ada nilai “kesederhanaan publik”.

Sayangnya, sistem pendidikan dan kultur birokrasi kita sering kali menciptakan “jarak” yang lebar antara pemimpin dan rakyat. Standar protokoler yang sangat tinggi—mulai dari larangan makan di warung tenda, keharusan menggunakan mobil mewah ber-AC, hingga pengawalan yang berlebihan—membuat para pejabat kehilangan sensitivitas terhadap realita rakyat jelata. Bagaimana mungkin seorang pemimpin memahami jeritan rakyat yang kesulitan membeli beras jika kesehariannya selalu dikelilingi kemewahan yang terisolasi dari debu jalanan?

Model kepemimpinan di Indonesia cenderung menempatkan pejabat di puncak menara gading. Akibatnya, mereka gagal memahami “akar rumput”. Dalam titik ini, kita bisa belajar dari kegagalan para pejabat yang terjaring OTT. Mereka yang awalnya berangkat dari niat baik (seperti profil guru atau tokoh masyarakat) sering kali tumbang karena tidak memiliki habitus sederhana yang kokoh. Ketika kekuasaan dan akses materi terbuka lebar, mereka tidak memiliki “rem” internal untuk menahan diri.

Penyelenggaraan Ilahi vs Kekuatan Materi

Refleksi atas mundurnya Uskup Bogor dan jatuhnya para kepala daerah ini membawa kita pada satu simpulan: integritas sangat bergantung pada kepada siapa kita menyandarkan diri. Menghidupi kaul kemiskinan atau kesederhanaan berarti mengandalkan Allah sebagai Penyelenggara Ilahi, bukan menjadikan materi sebagai kekuatan utama.

Bagi kaum religius, ini adalah seruan untuk kembali ke semangat awal (back to basic). Kesederhanaan bukan berarti kumuh, melainkan sikap lepas bebas terhadap materi agar hati tetap jernih dalam melayani. Bagi para pemimpin publik, ini adalah pengingat bahwa jabatan adalah amanah yang menuntut gaya hidup yang selaras dengan kondisi masyarakat yang dilayani.

Dunia saat ini merindukan sosok pemimpin yang tidak hanya pandai berpidato tentang kejujuran, tetapi juga yang berani hidup bersahaja. Seberapa banyak dari kita, baik yang terikat kaul maupun yang memegang mandat rakyat, yang mampu tetap setia pada nilai kesederhanaan ketika godaan kemewahan ada di depan mata?

Pada akhirnya, kaul atau sumpah jabatan bukan hanya kata-kata yang diucapkan sekali seumur hidup. Ia adalah pertempuran harian untuk memilih antara ego atau pelayanan, antara tumpukan materi atau ketulusan budi. Belajar dari peristiwa-peristiwa pahit belakangan ini, mari kita kembali bertanya pada diri sendiri: Apakah hidup kita sudah mencerminkan apa yang kita ikrarkan, ataukah kita sedang membangun menara kemewahan di atas penderitaan orang lain?

Salam JMJ

Susy Haryawan