Menjadi Guru Biasa Saja, Sebuah Cermin bagi Pendidikan Nasional

Menyoal kritik Ahmad Dhani, potret buram PISA, hingga refleksi mendalam ” Menjadi Guru Biasa Saja” bagi pendidikan kita.

Membaca kembali perbincangan mengenai Ahmad Dhani yang menyoal posisi sekolah Katolik di pinggir-pinggir jalan besar—dan membandingkannya dengan sekolah berbasis Islam—terasa sangat dangkal. Di media sosial, saya diingatkan akan tulisan tahun lalu tentang sebuah sekolah Katolik di tepi jalan raya Magelang–Semarang yang terpaksa ditutup.

Pernyataan Dhani tersebut terasa semakin kontras ketika disandingkan dengan artikel Dahlan Iskan beberapa waktu lampau. Bak bumi dan langit jika membandingkan keduanya, apalagi jika bicara soal pendidikan. Dhani tampaknya terlalu berani mengupas apa yang sebenarnya tidak ia pahami, padahal saat itu ia sedang berdialog di hadapan mahasiswa.

Dalam artikelnya, Dahlan Iskan membandingkan bahwa sekolah Islam kini sudah berani bersaing dengan sekolah Katolik dalam hal keuangan—baca: mahalnya. Namun, untuk urusan prestasi, baik akademik maupun ekstrakurikuler seperti olimpiade mata pelajaran dan olahraga, sekolah Islam dinilai masih harus mengejar tertinggalan. Ini adalah catatan Dahlan Iskan, bukan pendapat pribadi saya.

Persoalan pendidikan kita itu sangat kompleks; tidak sesederhana pemikiran Dhani tentang letak geografis sekolah. Mengapa sekolah Katolik banyak berada di tepi jalan besar? Alasannya sepele: sejarah. Sekolah-sekolah ini berdiri pada era 1960-an hingga 1980-an, saat harga tanah masih murah dan sekolah belum menjamur seperti sekarang.

Saya teringat cerita dari guru di sekolah menengah saya dulu. Pada tahun 60-an, para guru sempat menolak ketika diberi tanah oleh pihak yayasan di sekitar sekolah. Bayangkan, diberi secara cuma-cuma! Kini, lahan yang dulunya hanya kebun tak berharga itu telah menjelma menjadi kawasan mahal yang dipenuhi kos-kosan, restoran, dan rumah-rumah megah. Konteks historis seperti inilah yang gagal dipahami oleh Dhani.

Akar Masalah: PISA dan Hilangnya Kemanusiaan

Masalah pendidikan kita yang jauh lebih mendasar adalah peringkat PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia yang demikian memilukan karena konsisten berada di papan bawah dunia. Ini tentu bukan soal lokasi sekolah atau afiliasi agama, melainkan tentang kegagalan kita dalam menciptakan habit, kebiasaan, hingga pembiasaan membaca.

Di tengah kegelisahan ini, saya beruntung menerima kiriman buku dari Bli Paul dari Bali yang menuliskan refleksi pengalamannya selama menjadi pendidik. Ia memilih diksi yang bersahaja: GURU BIASA SAJA. Membaca buku ini dari awal hingga akhir rasanya seperti melihat cermin besar yang memantulkan masalah bangsa di bidang pendidikan.

Dalam refleksinya, Paul Subiyanto berulang kali mengutip pernyataan para pakar pendidikan kelas dunia. Secara garis besar, mereka menekankan bahwa pendidikan haruslah humanis—memanusiakan manusia melalui kemerdekaan dan kebebasan. Sayangnya, prinsip inilah yang kerap diabaikan oleh sistem pendidikan nasional kita.

Pendidikan kita justru kerap berkutat pada urusan identitas, agama, bahkan politik yang merasuk ke dalam sistem. Sentimen-sentimen ini meruyak ke mana-mana, hingga akhirnya merusak sendi-sendi kemanusiaan itu sendiri.

Kondisi ini diperparah dengan pendekatan pemerintah yang terkesan militeristik. Guru yang seharusnya berfungsi sebagai fasilitator, malah hendak dibina oleh tentara yang berbasis pada paradigma instruksi. Pelatih militer adalah instruktur, bukan fasilitator. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan kesempatan untuk berdialog dan merdeka, jika yang disodorkan adalah monolog, instruksi, sistem komando, serta dogma bahwa atasan pasti benar dan bawahan harus patuh?

Sistem pendidikan kita memang karut-marut. Kurikulum dikit-dikit diganti tanpa pernah ada evaluasi dan refleksi mendalam untuk membedah akar masalah. Lagi-lagi, yang digunakan adalah sistem komando: melihat dari atas langit dan memberikan solusi instan yang tidak membumi. Pada akhirnya, jargon bahwa pendidikan adalah demokrasi hanya menjadi omong besar di negeri ini.

Potret di Pinggiran dan Kekosongan Hati Guru

Dampaknya, peserta didik sebagai subjek pendidikan masih jauh dari harapan, terutama mereka yang berada di pinggiran. Di lapangan, kita masih menemukan anak kelas tujuh yang kesulitan melakukan pembagian dasar. Konsep “menyimpan” dalam ingatan atau menuangkannya ke dalam lembar jawab masih kacau. Mana yang harus ditulis dan mana yang disimpan sering kali tertukar, sehingga hasilnya salah total. Ini bukan lagi soal kecerdasan majemuk (multiple intelligences), melainkan kompetensi hitungan dasar yang wajib dikuasai.

Salah satu ungkapan paling mendalam dan menggelitik dari buku Bli Paul adalah istilah nemo dat quod non habet—orang tidak bisa memberikan apa yang tidak dipunyainya. Tentu ini bukan sekadar soal mentransfer ilmu pengetahuan. Seorang guru juga harus mampu memberikan kasih sayang, cinta, perhatian, dan kehadiran yang utuh bagi murid-muridnya.

Namun, realitasnya hari ini kita lebih sering mendengar guru mengeluh ketimbang bersyukur. Mengapa? Karena tangki hati mereka kosong. Waktu dan energi mereka habis tersita oleh urusan administrasi yang sering kali tidak berguna dalam kegiatan belajar-mengajar. Ruang eksplorasi guru terkebiri karena terjebak pada formalitas pembuatan RPP dan kawan-kawannya. Belum lagi jika orientasi profesi ini telah bergeser sekadar demi mengejar tunjangan sertifikasi.

Selamat atas masa purnatugas Anda sebagai dosen di kampus, Bli Paul. Namun, saya yakin, peran Anda sebagai guru dalam kehidupan akan terus menyala. Terima kasih atas bagikan refleksi yang mendalam ini—sebuah cermin berharga bagi hidup bersama, terutama dalam memaknai kembali tugas guru sebagai pembasmi ketidaktahuan.

Salam JMJ,

Susy Haryawan