Basilika Nusantara, Gereja Fransiskus Xaverius IKN

Menarik, negara membeayai pembangunan Gereja Katolik Roma sebagai symbol toleransi di IKN, Ibukota Nusantara. Nama yang dipilih sangat bagus, dengan perlindungan Santo Fransiskus Xaverius. Basilika yang dibangun dengan total 11 ribu meter persegi lebih membutuhkan dana hingga 600 M.
Sayangnya, pemilihan penamaan dengan gelar Basilika, menurut data yang ada, gelar ini harus seizin Paus, dengan beberapa kriteria. Salah satu yang tidak mungkin disandang oleh Basilika Nusantara ini adalah, penggunaannya. Lha faktanya belum dibangun apalagi digunakan, kog sudah mengenakan gelar basilica. Jika membangun Katedral, itu sangat mungkin.
Basilica bagi Gereja Katolik Roma tidak sekadar gagah-gagahan atau asal memberikan nama, namun ada sejumlah persyaratan yang harus sudah dipenuhi. Ternyata, gereja Fransiskus Xaverius ini seharusnya diawali pembangunannya sejak Oktober tahun lalu, dan direncanakan Maret 2025 lampau sudah selesai. Akhirnya baru awal Juni kemarin mulai peletakan batu pertama. Akhir tahun ini diharapkan selesai.
Ignasius Kardinal Suharyo, dalam sebuah wawancara dengan media pernah mengatakan, bahwa Gereja Katolik di Indonesia menolak tawaran mengelola tambang. Beliau mengatakan bukan wilayah, bidang, dan kapasitas Gereja untuk mengolah tambang. Lebih lanjut Uskup Agung Keuskupan Agung Jakarta itu mengatakan bahwa yang Gereja minta adalah kehadiran negara yang lebih besar dari sekadar tambang.
Apa yang dimaksud adalah, negara, pemerintah hadir ketika masalah perizinan pendirian rumah ibadah, baca gedung gereja atau yang lainnya bisa terealisasi sebagaimana mestinya. Keadaan di lapangan susahnya minta ampun.
Basilika Berharga 700 M
Pembangunan tanpa tetek bengek pasti terjadi. Uang dari APBN, tempat tersedia, apalagi perizinan, jelas mulus melebihi jalan tol. Padahal apakah kebutuhan umat sebegitu mendesaknya sebagaimana gedung-gedung gereja atau tempat ibadah lain? Jangan mengatakan toleransi hanya saat kepentingan negara saja. Waktu umat, masyarakat membutuhkan pura-pura tidak mendengar.
Pengalaman Arca Manik, belum ada satu semester, masih di depan hidung orang-orang pemerintahan pusat, di hari raya Katolik pula. Bagaimana prosesnya itu? Pasti lain dengan Basilika yang mau “dijual” gegap gempita ke dunia, nih Indonesia toleran. Sekadar symbol, tidak nyata sepenuhnya.
Pancasila tidak sekadar slogan atau symbol, namun harusnya menjadi jiwa, roh, dan spirit berbangsa. Dikotomi mayoritas minoritas, harusnya tidak ada lagi, jika masih demikian, apa bedanya dengan hukum rimba? Negara ini mengakui enam agama dan kepercayaan, toh hampir selalu mayoritas itu mendapatkan kemudahan dan kadang-kadang dengan jalan pemaksaan kehendak dan kengawuran.
Salam JMJ
Susy Haryawan