Prabowo Makin Jauh dari Jiwa Pancasila

Menteri Haji dan Umroh Sampai Ditjen Pesantren

Presiden kali ini, cenderung menyenangkan elit dan mayoritas, secara umum mau menyenangkan pendukung utamanya. Terlihat dari tambunnya kabinet, hingga menjelang satu tahun kekuasaan masih nambah terus pejabat, ada Menteri dan Kementerian baru, menambah wamen, dan kini memberikan job baru sekelas direktorat jenderal pesantren.

Katanya efisiensi, malah nambah banyak personal dan baru, tanpa memberikan gambaran yang berbanding lurus dengan gagasannya di awal pemerintahan, yang mau efisien. Bagaimana bisa efisien dan efektif, ketika begitu banyak orang yang ada di sekelilingnya.

Pancasila
UUD ’45 jelas-jelas mengakui agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Tentunya masih bisa diakui, bahwa kelompok mayoritas pasti mendapatkan privilege khusus dan tambahan, namun tidak juga harus ugal-ugalan seperti ini. Agama-agama lain saja ngos-ngosan dalam sekadar mendirikan rumah atau tempat ibadat, eh ini ada Kementerian baru yang hanya mengurus satu agama. Di Kemenag, yang selama ini juga hanya mengurus “satu agama” kini ditambah bagian khusus dan istimewa itu.

Selama ini anggaran, Islam memiliki RA setara TK, MI sejajar SD, MTS sederajad dengan SMP, MA sama dengan SMA, IAIN, jadi STAIN, kini UIN, sama dengan universitas negeri. Agama lain? Setahu saya hanya ada beberapa perguruan tinggi Katolik negeri, kalau tidak salah malah hanya satu, dan sekolah menengah Katolik negeri beberapa, di bawah jumlah jari tangan sebelah. Apalagi agama lain, kog naga-naganya tidak ada.

Pesantren itu ada pula di agama lain, seminari di Katolik, yang lainnya tidak tahu dengan persis. Samanera itu sama dengan santri, seminaris atau frater. Mana ada seminaris, samanera yang dibeayai negara? Lha ini bangunannya roboh saja mau didanai negara?? Apa juga nantinya akan ada ditjen seminari? Mungkin mimpi di siang bolong, melek, dan bahkan sambil mengayuh becak, sama sekali tidak mungkin pakai banget.

Lha pembubaran ibadat saja pihak-pihak yang terkait semua diam, merasa tidak mendengar, atau memang benar-benar budeg? Semoga saja demikian, kata relijiesnya dijabah Yang Kuasa. Semoga disegerakan saja demikian. Pun izin pendirian rumah ibadah minoritas, susahnya, minta ampun. Izin lengkap, akan diada-adakan untuk bisa batal, apalagi yang mengupayakan izin, ya mustahil bisa memperoleh.

Jauh lebih penting membenahi pola pikir ini dulu, dari pada membuat Kementerian dan juga ditjen, yang hanya menghambur-hamburkan anggaran, tanpa hasil. Ingat ketahanan pangan dengan foodestate, gagal total, apalagi ini yang tidak kasat mata, menanam jagung saja tumbuhnya ketela, apalagi birokrasi, lebih parah hasilnya.

Ada pula badan negara yang mengurusi sertifikasi halal. Selama ini padahal ditengarai banyak pungutan liar, illegal yang legal. Eh malah diberi kesempatan lebih luas, dengan jabatan yang lebih tinggi lagi. Pejabatnya juga jauh dari kompetensi itu. Sekadar tim pendukung sejak lama, langsung ada badan baru dan diberi panggung besar.

Kepastian Hukum
Negeri ini susah maju karena kepastian hukumnya lemah. Semua bisa diatur sesuai dengan kepentingan dan keinginan pihak-pihak tertentu. Sepanjang berkaitan dengan yang besar, ya akan menang. Kebenaran sekalipun jika menyangkut yang banyak, akan dilibas. Ingat kasus ibu yang mengeluhkan toanya makin kenceng? Ini mengeluh lho, bui menjadi ganjarannya.

Padahal yang lainnya kotbah pakai toa, ada di media sosial, menghina, memaki, dan mencaci agama lain, Bahagia, cengengesan, dan kalau ada pelaporan, polisi pasti akan ngeper. Bagaimana investor mau masuk jika model seperti ini? Tidak ada kepastian hukum.

Penghakiman sepihak, bisnis itu urusan ekonomi, namun diketok dengan paradigma dogma. Bagaimana bisa berkembang jika terus saja demikian. Kreativitas terkena kendala hukum sectarian agama mayoritas. Pengalaman pribadi, saya memanfaatkan buah tidak bernilai ekonomis menjadi wine, eh di kantor yang mengurusi ekonomi kreatif, negara, disuruh membuat manisan. Buat apa otak, kalau hanya disuruh ikut-ikutan saja.

Negara ini penduduknya banyak, mengapa harus diseragamkan, padahal peminum juga sangat banyak, mereka memiliki label di KTP-nya, namun perilakunya tidak persis sama. Ini penghambat negara ini bisa maju. Suka atau tidak, berkutat dengan hal-hal yang seharusnya masuk ranah pribadi, namun diurusin negara. Pemerintah harusnya memikirkan dan mengurus yang besar, malah kehabisan energi karena memikirkan hal remeh temeh, yang masuk ranah personal.

Negara Hadir
Sebuah tugas pemerintah untuk hadir bagi warga negaranya. Namun kehadirannya jelas untuk hal yang baik, benar, dan menyeluruh. Semakin banyak orang atau pihak, bukan sekadar yang memberikan suara terbanyak dalam pemilu. Apa bedanya dengan orang bloon jika demikian. Miris, melihat sepak terjang pemerintahan ini, yang lebih banyak memberikan angin pada kelompok tertentu, sangat kasar, jelas, dan tidak berkelas.

Cita-cita besar untuk mencapai Indonesia emas, namun jalan yang dipilih kog bukan jalan benar, namun malah berkelok-kelok tidak karuan. Apakah ini pesimisme? Sedikit, namun banyak rekam jejak dan pilihan-pilihannya yang memang tidak mengarah pada tujuan yang jelas itu. Bagaimana bisa mencapai tujuan baik, namun mengabaikan kebaikan itu sendiri?

Salam JMJ
Susy Haryawan