Hari Mualaf Sedunia: Pola Pikir “Ngawur” dan Gejala Intoleransi yang Mengkhawatirkan

Fenomena munculnya istilah “Hari Mualaf Sedunia” yang sengaja digelorakan setiap tanggal 25 Desember memicu tanda tanya besar. Di satu sisi, komunitas Kristiani cenderung menanggapi hal ini dengan santai, bahkan jenaka—mempertanyakan mengapa peringatan yang bernuansa agama tertentu justru menggunakan penanggalan matahari (Masehi), bukan kalender bulan (Hijriah).

Namun, di balik itu, ada indikasi upaya sistematis untuk menciptakan kondisi yang tidak kondusif setiap kali Natal tiba. Ketika narasi “Haram Mengucapkan Selamat Natal” mulai kehilangan taji, dicarilah cara baru untuk mereduksi makna hari besar agama lain. Ini bukan lagi soal kebenaran universal, melainkan manuver politik ideologis.

Anehnya, gerakan ini terkadang didukung oleh oknum akademisi bergelar profesor. Mengapa literasi yang tinggi bisa tenggelam dalam pola pikir yang jauh dari nilai ilmiah?

Mengapa Narasi Ini Terus Diproduksi?

Ada empat faktor utama yang melatarbelakangi fenomena ini:

1. Politisasi Ideologi: Adanya upaya menciptakan instabilitas. Kelompok “oposisi asal beda” (waton sulaya) cenderung membalikkan setiap situasi mapan yang diciptakan negara. Saat kerukunan beragama mulai stabil, mereka mencari celah baru untuk memicu kegaduhan.
2. Logika Viralitas (Cuan): Di era media sosial, kebenaran sering kali kalah oleh keramaian. Konten kontroversial mengundang iklan dan monetisasi. Bagi kelompok ini, uang seolah menjadi “tuhan” di balik setiap narasi yang mereka bangun.
3. Resentimen Politik: Kelompok yang sakit hati secara politik kerap bergandengan tangan dengan kelompok fundamentalis. Akibatnya, sikap kritis hilang dan mereka terjebak pada narasi remeh-temeh yang kontraproduktif.
4. Pasar Literasi yang Rendah: Sebagian masyarakat kita belum mampu membedakan antara kebenaran hakiki dan sekadar “konten”. Inilah lahan subur yang terus dipelihara oleh para petualang ideologi.

Langkah Strategis: Melawan Narasi dengan Kewarasan

Apa yang bisa kita lakukan untuk membendung pola pikir “ngaco” ini?

• Pendidikan Berbasis Nalar Kritits: Kita perlu membangun sistem pendidikan yang mendalam, bukan sekadar hafalan. Pengetahuan harus relevan dengan kehidupan dan mampu menumbuhkan daya saring informasi.
• Moralitas di Atas Dogma: Agama jangan hanya berhenti pada ritual. Mengasihi sesama dan alam adalah esensi yang harus diamalkan. Tidak ada gunanya tekun beribadah jika tetap bersikap bengis pada sesama manusia.
• Narasi Asertif di Ruang Digital: Lawan narasi buruk dengan narasi yang baik dan asertif, bukan dengan perlawanan destruktif yang justru memperkeruh suasana.
• Ketegasan Negara: Negara harus hadir melalui penegakan hukum terhadap penyebar disinformasi yang tidak masuk akal (seperti hoaks klaim kloning Joko Widodo). Ruang publik harus dijaga dari polusi pemikiran yang merusak kewarasan.
• Mobilisasi Tokoh “Waras”: Saatnya tokoh politik, agama, dan pakar yang masih berpikiran sehat berhenti diam (silent majority). Ruang digital harus diisi oleh suara-suara yang menyejukkan dan logis.

Sinergi adalah kunci. Meluruskan pemikiran yang bengkok adalah tugas mendesak bagi semua elemen bangsa. Kita harus berani memulai dan konsisten menjaga ruang publik dari kekacauan informasi. Demi Indonesia yang lebih sehat secara logika dan rasa.

Salam JMJ

Susy Haryawan