Salah Kaprah Walikota Bontang: Mengincar Anak “Gemulai”, Mengabaikan Krisis Pendidikan yang Nyata

Mengubah Didit Jadi Teddy?

Dunia pendidikan kita sedang sekarat dihantam krisis literasi dan degradasi moral, namun otoritas publik justru sibuk mengurus hal yang remeh-temeh. Pernyataan Walikota Bontang yang memerintahkan pendataan anak laki-laki “gemulai” bukan hanya sebuah kebijakan yang out of the box, melainkan sebuah kebijakan yang melompat keluar dari jalur logika dan empati. Sangat ironis ketika seorang pejabat dengan latar belakang dokter justru melabeli perilaku bawaan sebagai “krisis identitas” yang menular, seolah keberagaman sifat manusia adalah sebuah wabah yang harus dikarantina.

Krisis Identitas atau Sekadar Obsesi Stereotipe?

Mengkategorikan anak laki-laki gemulai sebagai produk “krisis identitas” adalah sebuah kesesatan berpikir. Dalam psikologi, orientasi dan pembawaan diri sering kali terbentuk jauh sebelum pubertas, bahkan merupakan bawaan lahir atau DNA. Belum ada riset ilmiah yang membuktikan bahwa sifat kemayu bisa menular layaknya flu.

Lihatlah Didik Nini Thowok; dunia mengakuinya sebagai maestro, dan kehadirannya tidak lantas membuat jutaan pria di Indonesia mendadak menjadi gemulai. Apakah sosok yang tampil macho dan garang secara otomatis memiliki moral yang lebih luhur? Tidak ada jaminannya. Memaksakan setiap anak laki-laki untuk tampil sangar adalah bentuk penindasan terhadap karakter personal yang justru berisiko merusak kesehatan mental mereka.

Mata yang Buta Terhadap Masalah Esensial

Sangat memprihatinkan melihat energi pemerintah daerah habis untuk mengurusi gestur tubuh anak, sementara borok pendidikan yang nyata dibiarkan menganga:

• Generasi “Zonk” Literasi: Bagaimana bisa pejabat lebih khawatir pada anak gemulai daripada kenyataan bahwa anak SMA banyak yang tidak mampu melakukan pembagian sederhana?
• Anarkisme Jalanan: Gangguan nyata dari knalpot brong dan kenakalan remaja di malam hari jauh lebih mengancam ketertiban umum daripada sekadar cara jalan seorang siswa.
• Adiksi Digital dan Pornografi: Wabah kecanduan gadget dan akses pornografi yang masif di sekolah adalah ancaman nyata yang sedang menghancurkan saraf dan moral generasi kita. Ini jauh lebih menular dan mematikan dibanding perilaku “tulang lunak”.

Pejabat Bukan Nabi: Berhenti Memuja Kebijakan Sensasi

Kita harus berhenti menganggap setiap ucapan pejabat sebagai “Sabda Pandhita Ratu” yang mutlak benar. Jabatan publik tidak otomatis memberikan seseorang otoritas untuk menentukan mana kodrat yang “benar” dan mana yang “salah”. Sayangnya, dalam sistem demokrasi kita yang kian dangkal, banyak pemimpin yang lebih memburu viralitas dan sensasi daripada solusi konkret.

Mendukung kebijakan yang “ngaco” hanya karena ikatan politik atau rasa sungkan adalah bentuk pengkhianatan terhadap akal sehat. Demokrasi memang memberikan kebebasan berpendapat, namun bukan berarti melegitimasi kebijakan yang diskriminatif dan tidak berdasar pada data ilmiah.

Kebijakan mendata anak gemulai ini adalah bukti nyata hilangnya skala prioritas dalam kepemimpinan. Pemerintah seharusnya hadir untuk memberantas buta huruf, kemiskinan akses pendidikan, dan kebobrokan moral, bukan justru bertindak sebagai “polisi gestur” yang mengadili kodrat lahiriah seseorang. Berhentilah menciptakan kegaduhan yang tidak perlu dan mulailah bekerja membenahi kualitas otak anak bangsa yang kian merosot. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa saat pendidikan kita sedang runtuh, para pemimpinnya justru sibuk meributkan lemah gemulainya tangan seorang anak laki-laki.