Mana itu Kebenaran? Membaca Tanda Zaman di Tengah Riuh Politik Penjilat

Siluet dalam hening merenungkan kebenaran, di tengah bisingnya riuh kota dan panggung politik yang penuh sandiwara.

“Mana yang benar?”

Pertanyaan itu meluncur sederhana dari seorang rekan dalam percakapan santai di media perpesanan pagi tadi. Namun, di balik kesederhanaannya, pertanyaan tersebut menohok tepat di jantung kegelisahan kita hari ini. Di tengah carut-marut politik nasional, menemukan kebenaran yang murni menjadi pekerjaan yang amat rumit. Kita mengepung dan dikepung oleh derasnya arus informasi yang dirancang sedemikian rupa lewat jasa influencer, pendengung (buzzer), hingga rekayasa algoritma.

Mengapa kebenaran menjadi begitu samar? Sebab, kecepatan informasi sengaja dipakai untuk membombardir kesadaran kita. Arus informasi yang deras dan riuh tidak lagi memberi jeda bagi masyarakat untuk membaca, mengendapkan, apalagi merenungkan mana argumen yang benar-benar logis dan mana rekayasa kamuflase. Kecepatan telah dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan “kebenaran” sesuai pesanan.

Kondisi ini makin parah karena sistem pendidikan kita seolah kehilangan rohnya. Pendidikan yang seharusnya mengasah nalar kritis justru terdegradasi menjadi sekadar arena hafalan mekanis. Peserta didik diajar untuk mengingat, bukan mengerti; diwajibkan menghafal, bukan memahami. Dampaknya fatal: masyarakat kehilangan daya kritis untuk membedakan mana kebenaran yang sungguh berbobot dan mana kejahatan berbalut citra manis. Maka, ketika kekacauan publik dan manipulasi kebalikan dianggap sebagai prestasi oleh para pejabat, kita sadar bahwa sistem ini memang sedang bekerja mengail di air keruh.

Lantas, di mana kita bisa menemukan kebenaran itu? Jika narasi publik telah terpolusi, kita perlu kembali pada kompas penilaian yang lebih mendasar dan jernih.

Membaca Rekam Jejak dan Dampak Nyata

Sederhana saja melihat mana yang lebih benar dan tepat. Kita tidak butuh janji manis atau retorika berbusa-busa; kita hanya perlu konsisten mengulik dua hal mendasar: rekam jejak dan dampak.

Pertama, rekam jejak perilaku. Konsistensi perbuatan dari waktu ke waktu adalah cermin paling jujur dari karakter seseorang. Perilaku manusia memang tidak statis, tetapi dominasi arah hidupnya akan selalu terlihat jelas. Mustahil seseorang yang memiliki pola dasar perbuatan buruk tiba-tiba berubah secara instan menjadi baik, lalu buruk lagi, lalu baik lagi sesuai kepentingan panggung. Ada pola identik yang membedakan integritas asli dari sekadar akting politik.

Kedua, arah dampak keputusan. Ke mana bermuaranya suatu kebijakan atau pekerjaan? Siapa yang paling diuntungkan dari keputusan yang diambil? Apakah kebaikannya hanya melingkupi kelompoknya, partainya, keluarganya, atau pribadi para elit itu sendiri? Sesederhana itu. Jika suatu tindakan masih berkutat pada kepentingan egoistik dan sektarian, hampir bisa dipastikan tidak ada kebenaran sejati di sana. Sebaliknya, jika suatu keputusan diambil dengan pengorbanan diri (mengalahkan ego) demi membawa kebaikan bagi makin banyak orang—terutama masyarakat kecil—di sanalah potensi kebenaran jauh lebih besar untuk dipercaya.

Suara di Padang Gurun dan Fenomena Penjilat

Sayangnya, dalam realitas berbangsa yang kerap diperdaya oleh pragmatisme, upaya untuk membantu banyak pihak justru acapkali dicela. Orang-orang yang berjuang tulus memberikan pemberdayaan masyarakat malah disingkirkan dan dicurigai. Sementara itu, ketika kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) merajalela di depan mata, publik justru memilih diam dan bungkam.

Fenomena ini persis seperti sabda Kitab Suci: suara yang berteriak-teriak di padang gurun. Suara-suara kritis masyarakat sipil dibungkam atau diabaikan, sementara para pencoleng dan maling uang rakyat menari-nari riang gembira. Kita mengartikan demokrasi secara keliru dengan mengagungkan kuantitas semata—seolah-olah apa pun yang didukung oleh jumlah terbanyak pasti bernilai benar. Ini fatalism demokrasi yang sangat berbahaya.

Ketimpangan nurani ini makin telanjang jika kita membedah beberapa noktah kejanggalan dalam tata kelola berbangsa saat ini:

1. Perjuangan yang Egosentris: Para elit terang-terangan berjuang hanya demi membentengi kemewahan kelompoknya sendiri. Keadaan rakyat di luar lingkaran kekuasaan dinafikan. Ketika rakyat berjuang mati-matian hanya untuk sekadar bertahan hidup dan membeli beras, para pejabat justru berpesta pora tanpa rasa malu. Adakah kebenaran sejati yang sedang diperjuangkan oleh elit semacam ini?
2. Agama Sekadar Aksesori Luaran: Spiritualitas dan simbol keagamaan direduksi menjadi alat kosmetik politik. Pakaian keagamaan dipakai, istilah-istilah suci diucapkan dengan mulut berbusa-busa, namun perilakunya bertolak belakang 180 derajat dengan ajaran iman. Kegiatan keagamaan tak pernah sepi dan sumbangan dana sosial mengalir deras, tetapi ketika melihat tetangga sebelah rumah menderita, tak ada uluran tangan yang nyata. Malah, mereka dihakimi secara dogmatis: “Rezekimu seret karena kurang beramal.” Padahal, realitasnya struktur ekonomi memang sedang bobrok dan tidak adil.
3. Ketidakadilan Sejak dalam Pikiran: Sastrawan besar Pramoedya Ananta Toer pernah berpesan legendaris: “Adillah sejak dalam pikiran.” Namun, yang dilakukan elit negeri ini justru sebaliknya: sejak dalam pikiran sudah tidak adil. Mereka tak segan mengubah definisi dan regulasi korupsi demi membentengi kelompoknya. Angka pengangguran diklaim turun bukan karena lapangan kerja terbuka, melainkan karena standar ukurannya yang dimanipulasi. Angka kemiskinan disebut berkurang hanya dengan menurunkan batas garis pendapatan terendah. Apakah rekayasa statistik yang menipu rakyat ini lahir dari Roh Baik?
4. Suburnya Budaya Penjilat: Pemimpin hari ini lebih suka mendengar bisikan para penjilat ketimbang bentakan suara kebenaran. Kritik itu memang pahit dan tidak enak di telinga, namun ia membangun. Sebaliknya, para penjilat hanya menyampaikan laporan “asal bapak senang” demi mengamankan posisi mereka sendiri, bukan demi pembangunan bangsa. Apakah Roh Baik bekerja lewat manipulasi, asal bapak senang, dan laporan palsu? Jelas tidak.
5. Pemimpin yang Ketagihan Pujian: Ketika seorang pimpinan lebih menyukai tepuk tangan dan applaus ketimbang melihat kenyataan pahit di lapangan, integritas kepemimpinannya patut dipertanyakan. Pimpinan yang terlalu banyak bersuara tanpa mau memasang telinga untuk mendengarkan jeritan rakyat telah melanggar kodrat alamiahnya—bahwa manusia diberi satu mulut dan dua telinga untuk lebih banyak mendengar ketimbang mengobral kata-kata.

Kembali ke Keheningan Nurani

Karya dari Roh Baik pada akhirnya selalu membuahkan keheningan, ketertiban, dan kedamaian sejati—bukan kisruh atau manipulasi emosi massa secara terus-menerus. Sangat ironis ketika sebuah usaha kebudayaan atau konser damai sekalipun bisa dipolitisasi dan memicu kebiasaan merusak fasilitas publik. Contoh nyata Konser Andrea Bocelli, ada penolakan dan perusakan fasilitas umum. Padahal konser damai.

Mengapa bangsa ini begitu sulit melakukan refleksi secara mendalam? Jawabannya sederhana: karena kita terlalu membiasakan diri dalam ingar-bingar dan riuh rendah. Kita takut pada sepi. Padahal, hanya dalam keheningan dan ketenanganlah kita mampu mendengarkan suara nurani—suara halus yang kita yakini sebagai sapaan Roh Tuhan sendiri.

Hening dan tenang membantu nalar dan batin kita melihat dengan jauh lebih jernih. Di dalam hening, kita sanggup memetakan mana yang keliru dan mana yang tepat tanpa terkecoh oleh bungkus propaganda. Namun, banyak penguasa dan pemandu opini yang takut akan keheningan, sebab di dalam keheningan itulah suara nurani mereka sendiri akan bangkit dan menggugat setiap kejahatan yang selama ini mereka sembunyikan.

Salam JMJ

Susy Haryawan