Ketika Manusia Merasa Mengatur Alam

Lupa Bahwa Alam Punya Hukum Sendiri

Bencana banjir dan longsor di Sumatra belum juga usai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, namun yang lebih banyak muncul justru narasi dan konten pembelaan diri. Musabab banjir dan longsor yang telah menelan korban jiwa saudara-saudara kita seolah-olah tidak lagi menjadi kepedulian utama.

Dalam skala yang lebih kecil, kejadian identik terjadi di Tuntang, Kabupaten Semarang. Sebuah bukit yang cukup tinggi digunduli; pohon-pohon karet ditebangi dan tanahnya dikeruk untuk material uruk proyek—yang jelas-jelas bukan proyek swasta. Akibatnya fatal. Hujan lebat yang hanya berlangsung sekitar 4–5 jam memicu banjir yang menerjang tiga rumah warga, lalu mengalir deras menuju Stasiun Tuntang hingga berakhir di Sungai Tuntang.

Gumuk atau bukit kecil ini letaknya memang persis berhadapan dengan Stasiun Tuntang dan berbatasan langsung dengan aliran sungai. Jaraknya tak sampai ratusan meter. Secara alami, air dan tanah akan selalu mengalir menuju daerah yang lebih rendah.

Alam Memiliki Aturan

Logikanya sederhana: air hujan akan mengalir dari bukit menuju dataran rendah, dalam hal ini jalan raya, stasiun, hingga ke sungai. Jika pemilik proyek sejak awal membangun parit yang representatif, air akan mengalir dengan baik dan bencana bisa dihindari.

Namun, inilah hal yang sering diabaikan dalam proyek pembangunan. Jika kita amati, keberadaan jalan baru—baik jalan lingkar maupun jalan tol—sering kali membuat kawasan di sekitarnya kebanjiran. Mengapa? Karena sistem pembuangan air sering kali tidak dipikirkan secara matang.

Shutterstock

Begitu pula dengan infrastruktur jalan kita saat ini. Jarang sekali ditemukan drainase yang cukup lebar dan dalam, apalagi di pemukiman warga. Bahu jalan hilang, ruang untuk pejalan kaki lenyap, apalagi ruang untuk air. Ironisnya, pengabaian ini dianggap wajar. Aliran air dari rumah-rumah pun dibuang begitu saja ke jalanan tanpa arah yang jelas.

Jika pemerintah mau peduli, kuncinya adalah membangun drainase yang lebar, dalam, dan memiliki alur pembuangan yang terencana. Hal ini harus dibarengi dengan perawatan rutin. Pola hidup masyarakat yang masih masif membuang sampah ke selokan adalah tantangan besar. Sering kali drainase ada, tetapi mampat oleh sampah dan lumpur. Musim kemarau seharusnya menjadi waktu untuk pemeliharaan, bukannya menunggu musim penghujan tiba baru sibuk melakukan pengerukan parsial.

Rumah Panggung dan Hilangnya Kearifan Lokal

Di beberapa kawasan rawa yang tanahnya labil, masyarakat kini lebih memilih membangun rumah tapak di atas tanah langsung, meninggalkan konsep rumah panggung. Padahal, dulu air bisa mengalir dan menggenang di bawah rumah panggung tanpa mengganggu siklus alam.

Ketika pola hunian berubah, air kehilangan ruangnya. Air pun “bingung” hendak ke mana, sehingga masuklah ia ke dalam rumah-rumah warga. Padahal dahulu, air dan rumah hidup bersaudara dalam harmoni.

Lagi-lagi, ini menunjukkan absennya kehadiran pemerintah dalam perencanaan yang matang dan berbasis kearifan lokal. Mengapa nenek moyang kita membangun rumah panggung? Alasannya jelas: untuk berdamai dengan genangan air. Ketika kita memaksakan rumah tapak di lahan rawa, hukum alam pasti akan bereaksi.

Menggugat Pola Pikir Seragam

Rumah panggung maupun rumah tapak bisa sama indahnya. Lantas, mengapa kita harus memaksakan gaya hidup di atas tanah dengan segala risikonya? Kearifan lokal hadir untuk membantu manusia hidup selaras dengan alam.

Manusia bukanlah “atasan” alam. Keberadaan manusia adalah satu kesatuan utuh dengan lingkungannya. Pemikiran bahwa manusia adalah penguasa mutlak yang boleh mengeksploitasi lingkungan tanpa bataslah yang merusak tatanan ini.

Apakah kita akan tetap bersikukuh dengan perilaku yang merasa paling benar? Masihkah kita akan menganggap pemanfaatan alam tanpa kebijaksanaan sebagai kewajaran, lalu ketika banjir dan longsor menerjang, kita dengan mudah memfitnah Sang Pencipta dengan menyebutnya sebagai takdir?

Alam tidak pernah butuh diatur oleh keangkuhan manusia; ia hanya butuh ruang untuk bernapas dan mengalir sesuai kodratnya. Bencana bukanlah sekadar angka dalam berita atau takdir yang jatuh dari langit, melainkan alarm keras atas hilangnya etika kita terhadap lingkungan. Sebelum semuanya terlambat, kita harus memilih: terus memaksakan kehendak atas nama pembangunan, atau mulai belajar tunduk pada hukum alam yang tak bisa ditawar. Karena ketika alam sudah “menagih” ruangnya, tidak ada teknologi atau dalih manusia yang mampu membendungnya.

Salam JMJ

Susy Haryawan