MASIH PERLUKAH KETELADANAN PEJABAT?
Kasus pemecatan Kepala Sekolah SMP N 1 Prabumulih oleh Walikota karena Kepsek Roni menegur anak walkot ( siswa) yang memarkir mobilnya di lapangan sekolah yang akan digunakan olahraga. Alih- alih memberi teladan, Walkot justru arogan dengan mencopot kepsek dan satpam padahal jelas- jelas anaknya yang salah– anak SMP ke sekolah naik mobil dan parkir tidak pada tempatnya.
Dalam tradisi Hindu ada konsep catur guru:
1. Guru Swadjaya, yaitu Tuhan.
2. Guru Rupaka, yaitu Orangtua.
3. Guru Pengajian, yaitu guru di sekolah.
4. Guru Wisesa, para pejabat publik.
Konsep ini jelas seorang pejabat juga berfungsi sebagai guru yang bisa memberi teladan karena sikap dan perilakunya akan berdampak pada masyarakat.
Seorang Walkot dipilih rakyat dari sekian juta warga, mestinya orang terbaik secara teoritis. Dalam kenyataan seorang ” bajingan” atau ” preman” pun bisa terpilih secara demokratis sehingga tidak heran hampir 70℅ kepala daerah tersandung korupsi. Mengapa bisa begini? Yang mencalonkan kepala daerah adalah partai politik dengan koalisinya, ukuran pencalonan bukan kompetensi dan kualitas pribadi tetapi lebih pada peluang yang ditentukan oleh popularitas dan kemampuan finansial. Rakyat pendidikan politik juga rendah sehingga suara bisa dibeli murah 50 hingga 100 ribu. Kondisi semacam ini yang memungkinkan orang jahat bisa lolos menjadi pejabat publik.
Peran media sosial sebagai alat kontrol sosial sangat penting untuk menghadapi para pejabat yang arogan dan niradab. Kasus rakyat Pati yang berdemo untuk melengserkan Bupatinya yang arogan dan menindas rakyat bisa menjadi inspirasi.
Mungkin ada yg bertanya, bukankah tugas DPRD untuk mengontrol kepala daerah ( ekskutif)? DPR sengaja dilimpahi fasilitas dan tunjangan berlimpah oleh ekskutif agar ” mingkem” ,tidak kritis lagi. DPR juga orang- orang separtai atau sekooalisi dengan kepala daerah , bagaimana bisa kritis dengan ” bolo dewe”? DPR juga lebih loyal kepada partainya daripada rakyat pemilihnya. Urusan dengan rakyat selesai di bilik suara.
Sebagai umat Katolik yang katanya 100 ℅ Indonesia 100℅ Katolik, di mana peran kita di tengah carut marut kepemimpinan baik daerah. maupun nasional? Di mana peran kenabian yang didapat melalui pembaptisan? Apakah kita tetap pasif dan apatis terhadap politik? Atau bahkan malah ikut arus pragmatisme dan oportunisme? Yesus mengutus kita untuk menyalakan terang di tengah kegelapan, mengutus kita di tengah serigala. Siapkah?
