Krisis Iman, Bukan Krisis Beragama

Krisis Iman, Bukan Krisis Beragama

Mengurai Jurang Antara Ketaatan Formal-Ritual dan Integritas Moral Bangsa

Negeri ini berdiri kokoh di atas fondasi Pancasila, di mana Sila Pertama menegaskan pengakuan atas Keutuhan Yang Maha Esa. Dalam tatanan kebangsaan kita, beragama bukanlah pilihan opsional, melainkan sebuah identitas wajib yang melekat pada setiap warga negara. Jika parameter religiositas diukur dari ketaatan simbolis dan formalitas, tidak ada satu pun yang perlu diragukan dari bangsa ini. Masyarakat menghayati dan merayakan simbol-simbol agamanya dengan sangat semarak.

Pemerintah pun memfasilitasi kebutuhan spiritual ini secara luar biasa. Hari-hari besar keagamaan dirayakan dengan megah, lengkap dengan kebijakan cuti bersama yang membentang hingga berhari-hari. Tempat-tempat ibadah—baik masjid, gereja, pura, maupun vihara—selalu dipenuhi jemaah hingga meluap ke badan jalan. Kemacetan lalu lintas akibat aktivitas ibadah telah menjadi pemandangan harian yang lazim, dan masyarakat menerimanya dengan penuh toleransi tanpa mengeluh.

Kesalehan visual juga terpampang benderang di ruang publik. Pakaian keagamaan, peci, liontin salib, tasbih, hingga ornamen spiritual menghiasi rumah, kantor, dan kendaraan bermotor. Penggunaan idiom-idiom suci pun meluncur dengan sangat mudah dari mulut ke mulut. Kalimat seperti Alhamdulillah, Puji Tuhan, Insya Allah, dan Tuhan Memberkati telah menjadi hiasan percakapan sehari-hari. Di atas kertas dan dalam pandangan kasat mata, bangsa ini tampak begitu religius dan suci.

Dinding Tebal Antara Agama dan Iman

Namun, ada jurang yang sangat dalam antara “beragama” dan “beriman”. Beragama dalam konteks hari ini terasa sangat gampang dan dangkal. Seseorang cukup mengutip satu-dua ayat kitab suci, mengenakan atribut keagamaan yang mencolok, serta rajin menghadiri ritual formal untuk diakui sebagai sosok yang saleh. Agama kerap kali berhenti pada tingkat penampilan luar, ekspresi kebudayaan, dan rutinitas sosial.

Sebaliknya, iman menuntut sesuatu yang jauh lebih fundamental dan sublim: kejujuran serta integritas nurani. Di sinilah letak krisis yang sebenarnya. Ketika kita mengamati perilaku para elit politik, birokrat, dan pejabat publik di negeri ini, pertanyaan mendasar menyeruak: apakah kejujuran telah menjadi sebuah gaya hidup dan habitus yang mengakar?

Jawabannya sangat memprihatinkan. Perilaku yang dipertontonkan justru dominasi sikap berkelit, “ngeles”, membenarkan diri, hingga menyalahkan pihak lain ketika tersandung masalah. Para pejabat disumpah di bawah kitab suci saat melantik jabatan, tetapi tindakan mereka sering kali bertolak belakang dengan nilai suci yang mereka ikrarkan.

Pengisian Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kerap diwarnai manipulasi. Penggunaan mobil dinas dan anggaran negara untuk kepentingan pribadi dianggap biasa. Bahkan dalam hal paling mendasar seperti ketepatan waktu masuk kerja dan kehadiran para pembuat undang-undang dalam sidang paripurna, tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab moral mereka berada pada titik yang sangat rendah.

Lingkaran Setan dan Kehilangan Rasa Malu

Krisis iman ini bermuara pada pupusnya rasa tanggung jawab. Ketika skandal atau pelanggaran hukum terjadi, para pelaku sibuk berlindung di balik adagium praduga tak bersalah, jargon “cinta korps”, atau celah hukum yang ada. Mereka lupa bahwa yang melakukan kejahatan korupsi atau penyalahgunaan wewenang adalah individu manusia, bukan lembaganya. Tameng hukum dijadikan alibi untuk menghindar dari pertanggungjawaban moral di hadapan publik dan Tuhan.

Secara administratif di KTP mereka jelas beragama. Namun, apakah tindakan memanipulasi kebenaran melambangkan jiwa yang beriman? Nanti dulu.

Masyarakat sering kali dibuat iri oleh budaya malu yang dimiliki para pemimpin di negara-negara maju. Di sana, seorang pejabat tanpa ragu mengundurkan diri hanya karena kesalahan kecil, kegaduhan politik, atau janji kampanye yang gagal ditepati. Di negeri kita, seorang pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau bahkan divonis bersalah oleh pengadilan masih gigih mempertahankan jabatannya dan tetap menerima gaji negara dengan dalih Hak Asasi Manusia (HAM). Ini adalah ironi besar: hak pencuri dipertahankan, sementara hak rakyat yang dicuri diabaikan.

Akar Masalah: Keagamaan yang Mekanis dan Pendidikan Karakter yang Gagap

Mengapa krisis mentalitas ini terus berulang? Jawabannya melacak kembali pada sistem pendidikan dan pola pengasuhan kita. Sejak dini, dunia pendidikan gagal menanamkan kejujuran dan tanggung jawab sebagai karakter utama. Anak-anak justru belajar memaklumi kebohongan dari lingkungan sekitarnya. Kejujuran siswa yang mengakui keterlambatan sering kali berbuah hukuman, sementara dalih atau kebohongan seperti “ban bocor” justru membuahkan keringanan.

Praktik-praktik tidak jujur, seperti menyuap untuk masuk sekolah favorit atau membeli nilai, menjadi cermin buruk yang dilihat anak sejak kecil. Lingkaran setan ini membentuk persepsi bahwa kebohongan adalah cara bertahan hidup yang efektif.

Demikian pula dengan pengajaran agama di sekolah maupun masyarakat yang cenderung dangkal dan mekanis. Agama hanya diajarkan sebatas hafalan dogmatis, tata cara ritual, dan keterlibatan fisik dalam perayaan. Aspek esensial seperti kejujuran, keadilan, dan emosionalitas spiritual mendalam kerap diabaikan. Akibatnya, lahir generasi yang tampil sangat agamis secara lahiriah, tetapi tumpul secara moral.

Dewa Materi dan Kemenangan Ketamakan

Kondisi ini diperparah oleh pergeseran nilai masyarakat yang makin memuja materi. Penghargaan sosial tidak lagi diberikan kepada pribadi yang jujur dan bersahaja, melainkan kepada mereka yang memiliki kekayaan, jabatan, dan kedudukan—tanpa peduli bagaimana cara semua itu diperoleh. Ungkapan miris “jujur ajur” (jujur malah hancur) seolah menjadi doktrin yang diam-diam diyakini.

Kebohongan yang terang-benderang dipraktikkan tanpa rasa malu oleh sebagian elit demi mempertahankan kekuasaan dan pengaruh. Bualan, siasat picik, dan penyampaian informasi yang menyesatkan dipertontonkan di ruang publik secara telanjang. Syahwat terhadap kekuasaan, materi, dan ketamakan terbukti jauh lebih dominan daripada dorongan untuk membela kebenaran. Ini adalah tamparan keras bagi bangsa yang mengaku sangat beragama: kita subur dalam ritual, tetapi gersang dalam iman.

Salam JMJ

Susy Haryawan